5,3 Juta Perempuan Indonesia Masih Buta Aksara

Anis Byarwati, Ketua DPP
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan 

JAKARTA - Setelah dikejutkan dengan laporan dari United Nations of Development Program (UNDP) tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia yang rendah, kini kejutan lain datang.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyebutkan, hingga tahun 2010 lalu jumlah perempuan Indonesia yang belum melek huruf jumlahnya mencapai 5 juta lebih.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan, Anis Byarwati menyatakan keprihatinan mendalam atas realita tersebut. Dibalik hingar bingar program pembangunan yang dijalankan pemerintah, ternyata masih terdapat jutaan rakyatnya yang terbelakang secara pengetahuan.

"Angka buta aksara di kalangan perempuan Indonesia masih tinggi. Kemendikbud tahun 2010 menyebutkan ada 5,3 juta perempuan Indonesia berusia diatas 15 tahun yang masih buta aksara. Angka itu jelas  tidak kecil," jelas Anis dalam siaran persnya kepada okezone di Jakarta, Rabu (30/12/2011).

Menurutnya,  angka tersebut boleh jadi merupakan fenomena gunung es. Artinya, dalam jumlah riil bisa jadi lebih banyak perempuan Indonesia yang buta aksara. Kondisi itu, sambung Anis, disebabkan karena banyaknya perempuan Indonesia yang terpaksa tidak sekolah atau putus sekolah. Dan kemiskinan keluarga Indonesia adalah pangkal tak mampunya perempuan Indonesia bersekolah.

Lembaga Internasional, The Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) tahun 2008 menyebutkan 70 persen siswa yang tidak bersekolah disebabkan karena ketidakmampuan keuangan.

Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2009  menyebutkan,  keluarga miskin masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan, seperti biaya transportasi, buku, dan seragam sekolah.

Laporan Bappenas (2009) juga menyatakan, pada tujuan ketiga dari target sasaran. MDGs (Millenium Development Goals), yakni  mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,  rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok umur  15-24 tahun dilaporkan telah tercapai. Indeks Partisipasi Gender (IPG), yang menjadi salah satu indikator keberhasilan melek huruf tersebut, untuk kelompok umur 15-24 tahun hampir mendekati angka 100.

Dengan tingkat melek huruf pada kelompok perempuan sebesar 99,40 persen dan tingkat melek huruf pada laki-laki sebesar 99,55 persen. Di 15 Provinsi, tingkat melek huruf untuk perempuan dalam kelompok umur ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat melek huruf pada laki-laki. "Data itu sungguh paradoks dengan laporan MDGs  2010," pungkas Anis. (ful) [Sumber: Muhammad Saifullah - Okezone.com]

selengkapnya →

PKS: Kampanye Kondom Suburkan Free Sex

Surabaya - Kenyataan bahwa Jatim sebagai wilayah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia benar-benar memprihatinkan dan membuat miris kader PKS Jatim.

Ini terkait data yang baru dirilis Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML) Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, di Jatim hingga September 2011, tercatat ada 4.318 kasus AIDS.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan Papua yang menempati peringkat kedua dengan 4.005 kasus. Peringkat ketiga ditempati DKI Jakarta dengan 3.998 kasus, disusul Jawa Barat dengan 3.804 kasus. Bali menempati posisi paling bawah di daftar 5 besar provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia dengan 2.331 kasus.

"Kami terkejut dengan data terbaru itu. Benar-benar membuat miris. Hal ini mesti mendapat perhatian yang lebih serius dari kita semua, terutama Pemprov Jatim," kata Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jatim Dwi Sulistyorini, Kamis (1/12/2011).

Menurut Dwi, selain karena perilaku seks yang tidak sehat, penularan HIV/AIDS juga melalui jarum suntik, ketidaktepatan penggunaan alat kontrasepsi (kondom) dan sebab-sebab yang lain. Tapi suka tidak suka harus diakui bahwa perilaku seksual menyimpanglah yang menjadi biang kerok utama persebaran HIV/AIDS di masyarakat.

"Kalau ingin menanggulangi HIV/AIDS, menyehatkan dulu perilaku seks masyarakat. Gampangnya, perzinaan yang semakin terang terangan dan gonta-ganti pasangan, harus dihentikan. Kami menyerukan untuk kembali memperkuat kesetiaan pada pasangan masing-masing. Tidak boleh lagi 'jajan' sembarangan," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Surabaya ini berharap Jatim tidak menyusul DKI Jakarta yang jumlah ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS kasusnya cukup tinggi. Tercatat ada 147 kasus. Meningkat dibanding tahun lalu. Yang ironis, penularan HIV/AIDS kepada para ibu rumah tangga tersebut terbesar karena suaminya lebih dulu mengidap HIV/AIDS dan sebagian lagi karena masih suka 'jajan' di luar, meski sudah punya istri.

Masalah kesetiaan pada pasangan ini penting dipertimbangkan untuk digencarkan kampanyenya. Pihaknya termasuk yang kurang setuju kampanye penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini sudah dijalankan banyak kalangan, yang sayangnya terkesan seperti melegalkan free sex, seperti aksi bagi-bagi kondom dan sebagainya.

"Kampanye seperti itu tentu saja ada baiknya. Tapi bila tidak tepat porsinya, justru akan dianggap melegalkan perzinaan dan pada gilirannya malah akan menumbuhsuburkan perilaku seks menyimpang. Padahal inilah biang kerok melebarnya penyebaran HIV/AIDS," katanya. [beritajatim.com/INILAH.COM]

selengkapnya →

Ironis! Negara Maritim Kok Mau Impor Ikan? Nelayan Bingung

Sejumlah pekerja menjemur ikan asin di Perkampungan Nelayan
Muara Angke, Jakarta Utara, Ahad (11/9). Saat ini harga ikan asin
di Ibu Kota merosot tajam, sekitar 40 persen.
(Republika/Aditya Pradana Putra)

JAKARTA – Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan untuk membuka kran impor ikan. Pemerintah beralasan kebijakan ini akan dilakukan untuk mendukung industri.

Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengaku heran dengan kebijakan di bawah menteri yang baru. Kebijakan tersebut dinilainya tidak pro rakyat. “Kebijakan menteri sebelumnya, Fadel Muhammad sebenarnya sudah bagus dan pro nelayan. Kebijakannya seharusnya kan dilanjutkan,” katanya saat dihubungi Republika, Kamis (1/12).

Jangan-jangan, lanjut dia, ada tekanan dari pihak lain terkait posisi dan kebijakan yang harus diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kalau mau impor, sekedarnya saja, karena kita tidak tahu juga kalau ada tekanan dari pihak lain,” katanya sedikit pasrah dengan kebijakan yang dinilainya akan merugikan para nelayan lokal.

Kalau alasan impor ikan dilakukan karena ongkos bahan baku pemindangan jauh lebih murah dibandingkan mendatangkan bahan baku pemindangan dari Indonesia Timur, ia beranggapan alasan itu tidak masuk akal. Kalau alasan itu digunakan, maka seharusnya tata niaga perhubungan yang harus diperbaiki.

“Memang benar kalau biaya impor lebih murah, tapi apakah impor menjadi solusi yang benar dan baik? Coba perhubungan kita diperbaiki mungkin ongkos bahan baku dari Indonesia Timur tidak menjadi mahal dan lebih efisien,” ujar Winarno. [Sumber: REPUBLIKA.CO.ID]

selengkapnya →

Video Rapat Pejabat Dukung Atut Beredar Luas

Serang: Pilkada Banten memang sudah berlalu. Tapi bukan berarti selesai semuanya. Baru-baru ini sebuah video rekaman yang berisi rapat pejabat setempat sedang memberikan instruksi kepada PNS bawahannya menghebohkan warga.

Instruksi pejabat daerah tersebut berisi perintah untuk memenangkan calon Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur. Ratu Atut Chosiyah adalah salah satu calon gubernur yang berpasangan dengan Rano Karno sebagai calon wakil gubernur.

Rekaman video yang diterima Liputan6 SCTV, Senin (31/10), memperlihatkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten Eneng Nurcahyati meminta bawahannya untuk memenangkan gubernur incumbent Atut. Rekaman ini diperkirakan mulai merebak di media jejaring sosial Facebook dan Youtube, Sabtu (29/10) lalu.

Warga Serang, Ray Munzier menyanyangkan sikap pejabat publik yang terang-terangan memberikan dukungan di kantor dinas terhadap salah satu calon gubernur. Menurutnya, pejabat pemerintah seharusnya bersikap netral dan tidak terjebak dalam politik dukung-mendukung.

Ketika dikonfirmasi, Eneng Nurcahyati bersama para kepala bagian yang ada dalam rekaman tersebut tidak terlihat di kantornya. Termasuk, Kepala Badan Kepegawaian Banten. (ADI/Vin)[Sumber: Ariel Maranoes-Liputan6.com]

selengkapnya →

Panwas Banten Minta Perlindungan Kapolda

SERANG - Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Banten  meminta perlindungan dan pengamanan ekstra ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten. Pasalnya, ketua dan anggota Panwas  Banten merasa terancam setelah mengungkap berbagai kecurangan  pelaksanaan pemilukada Banten 2011.

Ketua Panwas Pemilukada Banten Haer Bustomi di Serang, Rabu (26/10)  mengungkapkan pihaknya sering  ditelepon oleh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Banten dan orang yang tidak dikenal setelah menyatakan ketidaknetralan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Muhadi, pada pemilukada Banten.  “Saya sering ditelepon baik pada waktu  pagi, siang maupun pada saat sore hari. Namun, semua telepon itu  tidak saya angkat,” kata Haer.

Haer mengaku akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana ditugaskan padanya kendati  banyak menerima pesan singkat (SMS)  yang mempertanyakan pernyataannya di media terkait tidak netralnya Sekda Banten  dan juga pengungkapan sejumlah kasus pelanggaran pemilukada Banten.

Menurutnya, apa yang dialaminya itu merupakan  bagian dari dinamika dan konsekuensi tugas  yang diemban oleh para anggota Panwas Banten. Pihaknya juga tetap memikirkan keselamatan dirinya dan anggota Panwas yang lain.
“Kami terpaksa meminta pengamanan ekstra ke Kapolda Banten. Hal ini kami lakukan agar  seluruh anggota Panwas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan bisa bekerja dengan tenang. Kami meminta agar  Kapolda Banten  menambah pengamanan  di Kantor Panwas Banten,” katanya.

Secara terpisah, Kapolda Banten, Brigjen Pol Eko Hadi Sutedjo mengatakan, siap memberikan pengamanan ekstra kepada seluruh anggota Panwas Banten. “Pengamanan terhadap para anggota penyelenggara pemilukada merupakan kewajiban kami. Tanpa diminta pun kami akan melakukan pengamanan,” ujarnya.

Menurut Eko, pengamanan ekstra yang diberikan tergantung tingkat ancaman yang diterima. Polda Banten   akan menambah jumlah personil yang berjaga di Kantor Panwas Banten. Bahkan,  pendampingan dan pengamanan melekat kepada seluruh anggota Panwas pun bisa dilakukan jika memang ancamannya sangat serius.

Eko meminta anggota Panwas segera melaporkan setiap kali menerima ancaman, baik itu berbentuk SMS maupun telepon langsung. Eko juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketenangan dan soliditas, serta tidak mudah diprovokasi. “Jangan ancam-mengancam. Kita tetap menjaga ciri khas Banten yang religius,” katanya.

Kapolda mengatakan, prioritas pengamanan pemilukada Banten, yakni lokasi dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan pemilukada, kantor KPU, kantor Panwas, sarana dan prasarana pemilukada, hingga lokasi atau tempat yang digunakan untuk perhitungan suara hingga tempat pelantikan kepala daerah terpilih. “Kerawanan yang mungkin timbul  di antaranya bentrok antara masa pendukung peserta pemilukada pascapengumuman hasil pemungutan suara. Karena itu, kami  telah menyiapkan ratusan personil untuk mengamankan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur  terpilih yang digelar 30 Oktober mendatang, di Kota Serang,” ujarnya.

Sementara untuk pengamanan wilayah Tangerang dan sekitarnya, lanjut Eko, akan dilakukan pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dengan berkoordinasi dengan Polda Banten sebagai penanggungjawab operasi pengamanan pemilukada Banten 2011. [149] [Sumber: suarapembaruan.com]

selengkapnya →

Ambang Batas Parlemen: PKS Sepakat PT 4 Persen

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan usulan pemerintah terkait angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 4 persen.

Usulan pemerintah itu masuk dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang telah diserahkan ke DPR.

"Kalau semua fraksi itu bersepakat di angka 4 persen, yah PKS no problem karena yang kita tawarkan dari awal antara 3 sampai 4," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Komplek DPR, Kamis (27/10/2011).

Meski demikian, kata Mahfudz, jika tetap masih ada fraksi yang keberatan atas usulan itu, pihaknya bersedia menurunkan ambang batas. PKS berpendapat angka minimal yakni 3 persen.

Menurut Mahfudz, angka 3 persen adalah angka terbaik lantaran berada di titik tengah antara usulan pemerintah yakni 4 persen dengan keinginan beberapa fraksi di angka 2,5 persen.

"Apakah mereka mau bergerak satu langkah ke angka 3. Kalau mau, itu mempermudah. Yang jelas, jangan sampai persoalan ini divoting. Kalau divoting, efek kontraksi politiknya lebih besar," ucap Ketua Komisi I itu.[Sumber: Sandro Gatra, A. Wisnubrata - kompas.com/Kamis, 27/10/2011]

selengkapnya →

Hidayat Ungguli Sejumlah Nama di Survei, PKS: Publik Suka Figur Tenang

Jakarta - PKS berbangga diri dengan kemunculan nama Hidayat Nur Wahid di survei Capres. Apalagi nama Hidayat dalam survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) berada di atas Sri Mulyani, Ani Yudhoyono, Anas Urabaningrum, dan Hatta Rajasa. PKS yakin publik suka sosok yang tenang.

"Itu menunjukkan publik menerima figur PKS yang tenang, rasional, kompeten di bidangnya," kata Anggota Dewan Pakar PKS, Agoes Kooshartoro dalam siaran pers yang diterima detikcom melalui surat elektronik, Sabtu (29/10/2011).

Namun diakui Agoes, nama Hidayat masih jauh di bawah nama-nama seperti Prabowo, Megawati, Aburizal Bakrie, Wiranto, dan Sri Sultan. Namun dengan sosok Hidayat, dinilai memiliki potensi ke depan.

"HNW selaku Ketua BKSAP berperan menggolkan Ketua DPR RI sebagai Presiden Parlemen Islam (OKI) dengan lobi internasional. Ia bukan sosok yang vulgar dan suka ancam-mengancam atau memancing kontroversi," terangnya.

Masih dalam siaran pers yang sama, menurut Direktur CIR, Sapto Waluyo terkait hasil survei, dalam komunikasi politik PKS harus terus memperbaiki diri. Elite PKS jangan memancing keributan dengan partai lain atau ormas tertentu.

Masih ada massa yang belum memutuskan untuk memilih. PKS dalam hasil survei Reform Institute memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sekitar 7,36 persen di bawah Golkar, PD, dan PDIP.

"Ini merupakan warning keras agar elite PKS memperbaiki komunikasi politik yang buruk, karena tidak hanya merusak hubungan dengan partai lain atau ormas, juga menimbulkan kegalauan di kalangan kader atau simpatisan. PKS belum punya basis sosial yang kokoh, mayoritas pemilihnya kalangan urban dan terdidik, sehingga sangat kritis dengan isu dan perilaku kontroversial," ujar Sapto.(ndr/ken)[Sumber: Indra Subagja - detikNews.com/29/10/2011]

selengkapnya →

PKS Diisukan Pecah Pasca Reshuffle, Hidayat: Itu Kompor Partai Lain

Jakarta - Isu miring tengah menerpa PKS. Partai kader ini disebut-sebut retak pasca reshuffle KIB II. Ada pihak yang ingin tetap di koalisi dan ada juga yang ingin keluar dari koalisi. Alhasil isu pun merebak, PKS pecah. Benarkah?

"Itu kompor dari rekan partai lain," bantah politikus PKS Hidayat Nur Wahid saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (29/10/2011).

Kabar yang beredar, kubu di PKS yang ingin keluar dari koalisi diwakili Anis Matta dan Fahri Hamzah. Dikabarkan juga ada beberapa anggota majelis syuro yang sudah merapat ke kubu Anis. Salah satu pemicunya hilangnya jatah kursi PKS di kabinet, walau ada kabar menyebutkan bahwa sejak lama kubu Anis ingin keluar dari koalisi.

Sedang yang memilih bertahan di kabinet diwakili oleh kubu Tifatul Sembiring dan menteri PKS yang di kabinet, dengan didukung Presiden PKS Luthfi Hasan. Alasan kubu ini bertahan, melihat kondisi PKS lebih realistis untuk terus berada di kabinet.

Sementara posisi Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin yang menentukan belum terbaca. Semua bergantung pada rapat majelis syuro yang akan digelar usai lebaran nanti.

Namun saat dikonfirmasi kabar yang beredar itu, Hidayat membantah. Dia menegaskan, di PKS tidak ada kubu-kubuan. Isu itu hanya dilempar oleh pihak yang tidak suka dengan kiprah PKS.

"PKS tetap solid dan enggak ribut," tegasnya.

Menurut Hidayat, PKS tetap solid karena adanya majelis syuro. Nanti di sana majelis syuro akan diputuskan semuanya. "Kita semua menunggu keputusan majelis syuro," tutur Hidayat yang juga anggota majelis syuro PKS ini.(ndr/lh)[Sumber: Indra Subagja - detikNews.com/29/10/2011]

selengkapnya →

Tiga Anggota DPR Baru dari PKS

JAKARTA - Sejak Rabu (19/10/2011) ini, kekosongan kursi tiga orang anggota Fraksi PKS DPR RI akan terisi, dengan dilantiknya tiga orang pengganti anggota dewan sebelumnya.

Seperti diketahui, Arifinto dan Misbakhun, sudah mengundurkan diri dari keanggotan DPR RI. Sementara Ustadzah Yoyoh Yusroh meninggal dunia, karena kecelakaan yang dialaminya beberapa waktu lalu.

Ketiga anggota Fraksi PKS dari Pergantian Antarwaktu (PAW) itu adalah Mardani Ali Sera, berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII ,yang menggantikan Arifinto, sedangkan Indra menggantikan almarhumah Yoyoh Yusroh dari Dapil Banten III.

Sementara Misbakhun yang berasal dari Dapil II Jawa Timur digantikan Muhammad Firdaus.

Pelantikan ketiga orang itu disambut gembira Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal. "Tentunya, kami sangat bergembira. Setelah proses PAW yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama, akhirnya mereka dilantik pada hari ini," ujar Kamal.

Pelantikan tersebut, lanjut Kamal, diharapkan akan memberi energi baru bagi Fraksi PKS dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Dia yakin, kehadiran ketiganya nanti akan memberikan sumbangsih yang besar kepada rakyat dan negara ini.

"Kami yakin, kehadiran mereka di panggung DPR akan mengoptimalkan kinerja-kinerja kami selama ini, tak hanya di DPR tapi bagi Dapil mereka masing-masing," pungkas Kamal. [Sumber: Imam Prihadiyoko | Agus Mulyadi | 19/10/2011 - kompas.com]

selengkapnya →

PKS Launching Pos Wanita Keadilan dan Rumah Keluarga Indonesia

Anis Byarwati, S.Ag, M.Si

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung sepenuhnya pencapaian target-target MDGs (Millenium Development Goals) pada tahun 2015 yang dicanangkan pemerintah Indonesia. PKS bertekad untuk terus berkonstribusi dan bekerja keras agar Indonesia mampu mencapai MDGs. Wujud komitmen tersebut antara lain melalui program pengokohan keluarga sebagai tulang punggung bangsa.

Demikian dikatakan Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, Anis Byarwati di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS, di Hotel Grand Sahid, Jakarta.  Menurut Anis, dalam setahun terakhir, PKS telah menggerakkan kader-kader perempuannya di seluruh Indonesia untuk aktif mengembangkan berbagai upaya peningkatan ekonomi keluarga, mencerdaskan, dan meningkatkan keterampilan anggota keluarga. Semua upaya itu dilakukan melalui Pos Wanita Keadilan Berbasis Ekonomi dan Pendidikan (Pos WK PPE).

Tak hanya sampai di situ, kader-kader perempuan PKS pun berkomitmen mengokohkan simpul-simpul ikatan dalam keluarga Indonesia melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang diinisiasi dan dikembangkan bersama-sama dengan masyarakat setempat.

“PKS yakin bahwa berbagai target MDGs bisa dicapai melalui pengokohan keluarga Indonesia. Kekokohan yang dimaksud bukan sekedar kokoh secara spiritual dan mental, tetapi juga kokoh secara ekonomi, terampil, cerdas, berpendidikan, dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks”, jelas Anis.

Lebih lanjut Anis mengatakan, untuk memperkuat program-program tersebut, secara resmi akan diluncurkan melalui sebuah acara Launching Pos WK PPE dan RKI, pada Ahad, 16 Oktober 2011, di Hotel Bumi Wiyata, Depok Jawa Barat. Hadir untuk meresmikan acara itu, Presiden PKS, Luthfi Hassan Ishaq, MA; Walikota Depok, DR. Nurmahmudi Ismail dan istri;  dan Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, Anis Byarwati, S.Ag, M.Si. Acara launching tersebut juga dimeriahkan dengan aneka lomba dan seminar dengan tema “Perempuan Kreatif, Keluarga Sejahtera”.

“Kita harus optimis, bangsa ini bisa sejahtera. Dan itu harus dimulai dari keluarga”,  tambah Anis.

Walaupun krisis keuangan global 2007/2008 telah menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa, yaitu 4-5% setelah krisis dibandingkan 5-6% sebelum krisis (Bappenas, 2010), tetapi bangsa ini tidak boleh pantang mundur. Pemerintah Indonesia secara bertahap bersama-sama masyarakat terus melakukan pembenahan dan pembangunan sebagai wujud komitmennya mencapai dunia yang lebih adil dan sejahtera.


Jakarta, 15 Oktober  2011


Anis Byarwati, S.Ag, M.Si
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan

selengkapnya →